Penegakan hukum laut di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan solusi yang tepat agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penegakan hukum laut di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut.”

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia adalah dengan memperkuat kerjasama antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Diplomasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Achmad Santosa, yang menyatakan bahwa “Kerjasama antar lembaga sangat penting untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum laut di Indonesia.”

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut dan sumber daya alamnya. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Masyarakat harus turut serta dalam menjaga laut agar dapat terhindar dari pelanggaran hukum laut yang merugikan negara.”

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia, diperlukan juga adanya peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam penegakan hukum laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Peningkatan kualitas SDM merupakan hal yang penting dalam menjamin keberhasilan penegakan hukum laut di Indonesia.”

Dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan peningkatan kualitas SDM yang terlibat, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Semoga dengan upaya bersama, laut Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang.