Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pihak penegak hukum di Indonesia. Berbagai faktor seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut, menjadi penyebab utama terjadinya kendala dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum terkait kasus perikanan.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan adalah minimnya informasi yang dapat diakses oleh pihak berwenang. “Kita seringkali kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan kasus perikanan ilegal. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam proses penyidikan,” ujar Aan Kurnia.

Selain itu, rendahnya koordinasi antara lembaga terkait juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terkait kasus perikanan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution, “Koordinasi yang baik antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat proses penyidikan dan penegakan hukum terkait kasus perikanan.”

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak terkait serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi dalam proses penyidikan. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (LPSDKP) Dr. Rina Ghofar, “Peningkatan kapasitas petugas hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perikanan ilegal sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut.”

Dengan adanya upaya bersama dari pihak berwenang serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya laut, diharapkan tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan dapat diatasi secara efektif demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia.