Ancaman penyusupan di laut merupakan masalah yang serius yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Ancaman ini dapat berupa penyelundupan senjata, narkotika, manusia, dan barang ilegal lainnya yang dapat merugikan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Ancaman penyusupan di laut semakin kompleks dan memerlukan kerjasama antar lembaga terkait serta negara-negara tetangga untuk mengatasi masalah ini.”

Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah preventif dan represif untuk mengatasi ancaman penyusupan di laut. Langkah preventif meliputi peningkatan patroli di perairan Indonesia, peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga, serta peningkatan keamanan di pelabuhan-pelabuhan.

Sementara itu, langkah represif meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku penyusupan di laut. “Pemerintah harus memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku penyusupan di laut agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku lainnya,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kelautan Indonesia (LesKI), Dr. Rizal Kurniawan.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Bea Cukai dalam rangka mengatasi ancaman penyusupan di laut. Kerjasama lintas sektoral ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam penanggulangan ancaman tersebut.

Dengan adanya ancaman penyusupan di laut yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia perlu bersikap proaktif dalam mengatasi masalah ini. Melalui langkah-langkah preventif dan represif yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan ancaman penyusupan di laut dapat diminimalisir dan keamanan serta ketertiban di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.