Sejarah dan perkembangan organisasi Bakamla di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga keamanan maritim negara. Bakamla atau Badan Keamanan Laut adalah lembaga pemerintah yang bertugas dalam bidang keamanan laut di Indonesia. Sejarah organisasi Bakamla dimulai pada tahun 2014 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bakamla.

Sejak berdirinya, Bakamla telah mengalami perkembangan yang pesat dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi perairan Indonesia. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda Aan Kurnia, “Sejarah organisasi Bakamla di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim negara.”

Salah satu tonggak sejarah Bakamla adalah saat mendapatkan status lembaga independen yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan keamanan laut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan mandat kepada Bakamla untuk melaksanakan tugas keamanan laut di wilayah perairan Indonesia.

Perkembangan organisasi Bakamla juga tercermin dari peningkatan jumlah personel dan alat-alat yang dimiliki. Menurut data terbaru, Bakamla telah memiliki lebih dari 3.000 personel yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Bakamla juga telah dilengkapi dengan berbagai jenis kapal patroli dan pesawat udara untuk memantau keamanan laut.

Dalam sebuah wawancara, Direktur Eksekutif Indonesia Offshore Society (IOS), Ery Srijayanti, menyatakan bahwa “Perkembangan Bakamla sebagai lembaga yang profesional dan efektif dalam menjaga keamanan laut Indonesia adalah sebuah hal yang positif dan patut diapresiasi oleh semua pihak.”

Sejarah dan perkembangan organisasi Bakamla di Indonesia memang menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam menjaga keamanan laut negara. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Bakamla terus berkembang dan mampu menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia ke depan.