Perlindungan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan satwa dilindungi oleh berbagai peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Perlindungan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal di laut.”

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana laut adalah dengan menguatkan kerja sama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani tindak pidana laut. Pasal 69A dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk dalam hal penangkapan ikan ilegal.

Menurut Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, “Perlindungan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat, tidak hanya pemerintah. Dengan kesadaran dan kerjasama semua pihak, kita dapat menjaga kelestarian laut Indonesia.”

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap tindak pidana laut di Indonesia, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan laut dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut untuk generasi yang akan datang. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan perairan Indonesia demi keberlangsungan sumber daya kelautan yang berlimpah.