Peran Peraturan Hukum Laut dalam Mencegah Konflik Maritim

Hukum laut memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Peraturan-peraturan yang telah disepakati secara internasional menjadi landasan yang harus diikuti oleh semua negara untuk mencegah terjadinya konflik maritim.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan antarnegara di laut. “Tanpa adanya peraturan yang jelas, konflik antarnegara di laut bisa terjadi dengan mudah,” ungkap Prof. Hikmahanto.

Salah satu peraturan hukum laut yang menjadi landasan utama adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). UNCLOS merupakan kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek penggunaan laut mulai dari hak dan kewajiban negara-negara pesisir, batas-batas wilayah laut, hingga perlindungan lingkungan laut.

Peran UNCLOS dalam mencegah konflik maritim sangatlah penting. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas dalam UNCLOS, negara-negara memiliki pedoman yang sama dalam menggunakan laut. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya konflik antarnegara di laut.

Selain UNCLOS, peraturan hukum laut lainnya yang juga memiliki peran penting dalam mencegah konflik maritim adalah kode etik maritim, perjanjian kerjasama antarnegara, serta penegakan hukum laut. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut.

Dalam konteks Indonesia, peran peraturan hukum laut juga sangat penting. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki wilayah laut yang luas. Oleh karena itu, penegakan hukum laut menjadi salah satu prioritas dalam menjaga kedaulatan negara di laut.

Menurut Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, penegakan hukum laut harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. “Hukum laut harus ditegakkan agar wilayah laut Indonesia tetap aman dan terlindungi dari berbagai ancaman,” ujar Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran peraturan hukum laut sangatlah vital dalam mencegah konflik maritim. Dengan adanya peraturan-peraturan yang jelas dan diikuti oleh semua pihak, diharapkan keamanan dan ketertiban di laut dapat terjaga dengan baik. Perlu adanya kerja sama antarnegara dalam menerapkan dan menjalankan peraturan hukum laut guna mencegah terjadinya konflik maritim yang dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan laut.