Peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut merupakan salah satu upaya yang harus terus dilakukan untuk melindungi sumber daya alam laut dan mencegah tindakan kriminal seperti pencurian ikan dan perdagangan manusia.

Menurut Aan Kurnia, “Penegakan hukum di laut tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI AL atau Bakamla, namun juga melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.”

Salah satu contoh keberhasilan penegakan hukum di laut adalah kasus penangkapan kapal pencuri ikan asal Vietnam oleh Bakamla pada bulan Januari lalu. Dalam kasus tersebut, Bakamla berhasil mengamankan kapal dan awaknya serta menggagalkan upaya pencurian ikan di perairan Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum di laut juga berperan penting dalam mengatasi masalah pencemaran laut. “Dengan adanya penegakan hukum yang kuat, diharapkan tindakan pencemaran laut dapat dicegah dan pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, penegakan hukum di laut juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Melalui kerja sama antarinstansi terkait dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat kedaulatan negara di sektor kelautan dan menjamin keamanan laut bagi seluruh rakyat Indonesia.